Sistem Pemerintahan Brunei Darussalam

Nama resmi dari Brunei Darussalam ialah Negara Brunei Darussalam yang berarti Negara Brunei yang penuh kedamaian. Ibukota-nya terletak di Bandar Seri Begawan. Brunei Darussalam adalah Negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara pulau Kalimantan. Wilayahnya seluas 5.765 km2 yang menempati pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Cina Selatan. Brunei adalah Negara tua di antara kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Keberadaan Brunei Tua ini diperoleh berdasarkan kepada catatan Arab, Cina dan tradisi lisan. Lagu kebangsaan Negara ini ialah Allah Peliharakan Sultan. Dan memiliki motto yaitu Selalu menuruti arahan Tuhan. Dengan bendera dan lambang sebagai berikut:

Kerajaan Brunei Darussalam merupakan Negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut (kerajaan mutlak) yang bersendikan ajaran Islam dari golongan Ahli Sunnah Waljamaah yang falsafahnya adalah keadilan, amanah dan kebebasan dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap pula sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bukan September 2000, Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan. Dikarenakan oleh pemerintahan mutlak Sultan, Brunei menjadi salah satu neara yang paling stabil dari segi politik di Asia. Sultan Hassana; Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala Negara serta pemerintahan Brunei Darussalam. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah cabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi.

Pertahanan Keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris di mana terdapat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Seria. Jumlah pertahanan keamanannya lebih kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya dan Negara-negara tetangga. Secara teori, Brunei Darussalam berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada awal decade 1960-an. Pemberontakan itu dihancurkan oleh lascar-laskar Britania Raya dari Singapura.

Pendapat pribadi mengenai sistem pemerintahan Brunei Darussalam:

Monarki absolut merupakan bentuk monarki yang berprinsip seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Rakyat tidak diberi kekuasaan sedikitpun. Semua peraturan dibuat oleh raja tanpa memperhatikan keinginan atau aspirasi rakyat. Menurut saya, bentuk pemerintahan monarki absolut ini jika diterapkan pada Negara kecil seperti Brunei Darussalam memang lebih pas atau lebih bagus, karena jumlah penduduknya sedikit. Sebaliknya jika diterapkan pada Negara besar seperti Indonesia misalnya, tidak akan pas atau tidak bagus karena jumlah penduduk di Indonesia cukup besar apalagi terdiri dari beberapa kepulauan dimana setiap daerah atau pulau memiliki keinginan dan kebudayaan yang berbeda. Kelebihan akan pemerintahan monarki absolut ini yaitu bahwa kekuasaan dipegang penuh oleh seorang Sultan, sehingga baik buruknya demi kemajuan Negara tersebut seluruhnya tergantung oleh Sultan itu sendiri, dan sebagian besar bahkan hampir sepenuhnya rakyat mematuhi Sultannya tersebut. Sedangkan kekurangan akan pemerintahan monarki absolut ialah bahwa rakyat tidak memiliki kesempatan untuk beraspirasi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: